NEWSFEED.ID, Surabaya — Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat reformasi birokrasi sebagai landasan pembangunan nasional. Salah satu inisiatif tersebut adalah “Proyek Penguatan Manajemen dan Pengembangan Administrasi (SMART)” yang bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Pada Agustus 2025, Indonesia dan JICA menandatangani perjanjian pinjaman sebesar US$50 juta untuk mendukung pengembangan kemampuan pegawai negeri sipil, memperkuat manajemen sumber daya manusia, dan mempercepat reformasi birokrasi. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, penggunaan pinjaman luar negeri untuk membiayai reformasi kelembagaan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pembangunan birokrasi Indonesia bergantung pada dukungan eksternal. Reformasi birokrasi merupakan isu penting bagi Indonesia. Birokrasi yang profesional, efisien, dan adaptif merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan sosial-ekonomi. Berbagai tantangan, mulai dari kualitas pelayanan publik dan efisiensi kelembagaan hingga manajemen sumber daya manusia di dalam lembaga-lembaga nasional, mendorong perbaikan berkelanjutan pemerintah.
Dalam konteks ini, bantuan keuangan dan kerja sama internasional seringkali dipandang sebagai sarana untuk mempercepat proses reformasi. Namun, ketika upaya penguatan lembaga-lembaga nasional masih membutuhkan pembiayaan eksternal, muncul diskusi mengenai kapasitas domestik dan tingkat swasembada pembangunan nasional.
Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori Dependensi yang dikemukakan oleh André Gunder Frank. Teori ini muncul dari kritik terhadap pandangan pembangunan yang mengasumsikan semua negara dapat berkembang di jalur yang sama. Menurut Frank, keterbelakangan di negara berkembang disebabkan tidak hanya oleh faktor domestik tetapi juga oleh hubungan ekonomi yang tidak setara dengan negara maju. Dalam hubungan tersebut, negara berkembang cenderung bergantung pada modal, teknologi, dan sumber daya eksternal, dan oleh karena itu proses pembangunan sering kali berlangsung dalam kerangka yang ditentukan oleh kekuatan eksternal.
Akibatnya, pembangunan tidak selalu mengarah pada kemerdekaan, dan bahkan dapat memperkuat hubungan ketergantungan yang ada. Dalam konteks proyek SMART, pinjaman JICA dapat dipahami sebagai bagian dari kerja sama pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas birokrasi Indonesia. Dari sudut pandang praktis, dukungan ini memberikan bantuan keuangan yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem manajemen lembaga-lembaga nasional dan mendorong reformasi kelembagaan. Namun, teori Dependensi mendorong kita untuk mengambil perspektif yang lebih luas daripada terpaku pada manfaat jangka pendek.
Fakta bahwa pendanaan untuk penguatan lembaga-lembaga nasional masih bergantung pada pinjaman luar negeri menunjukkan bahwa pembangunan kelembagaan tidak didukung secara memadai oleh kapasitas pembiayaan domestik. Dengan kata lain, keberlanjutan reformasi masih bergantung pada sumber daya eksternal. Lebih jauh lagi, hubungan antara negara donor dan negara penerima meluas melampaui aliran dana. Kerja sama pembangunan seringkali melibatkan transfer pengetahuan, model tata kelola, dan pendekatan kebijakan yang dianggap berhasil oleh negara donor.
Dalam kasus JICA, Jepang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengembangkan birokrasi dan memperkuat lembaga publiknya, yang berfungsi sebagai model bagi berbagai program kerja sama internasional. Dari perspektif Dependensi, situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan negara berkembang dipengaruhi tidak hanya oleh kebutuhan domestik tetapi juga oleh gagasan dan praktik yang berasal dari kekuatan ekonomi global. Oleh karena itu, bantuan pembangunan berpotensi menciptakan hubungan yang lebih kompleks daripada sekadar hubungan antara negara donor dan negara penerima.
Memandang pinjaman JICA hanya sebagai bentuk ketergantungan jelas merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Reformasi birokrasi membutuhkan sumber daya yang signifikan, termasuk pendanaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kerja sama dengan JICA dapat membawa manfaat nyata bagi Indonesia melalui transfer pengetahuan, penguatan tata kelola, dan percepatan reformasi kelembagaan.
Oleh karena itu, tantangan utamanya bukanlah keberadaan pinjaman itu sendiri, tetapi apakah kerja sama tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana penguatan kapasitas nasional. Bantuan asing seharusnya menjadi sarana pendukung, bukan landasan utama yang menentukan arah pembangunan. Pendanaan JICA untuk proyek SMART menunjukkan sifat ganda kerja sama pembangunan internasional, yang selalu membutuhkan pertimbangan yang cermat.
Di satu sisi, bantuan keuangan dan transfer pengetahuan dapat membantu mempercepat reformasi birokrasi, prioritas lama bagi pembangunan nasional Indonesia. Di sisi lain, penggunaan pinjaman luar negeri untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional mencerminkan ketergantungan pada sumber daya eksternal, seperti yang dikritik oleh Andre Gunder Frank dalam teori ketergantungannya.
Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi harus diukur tidak hanya dari pencapaian tujuan program, tetapi juga dari sejauh mana Indonesia dapat membangun kapasitas dan kemandirian kelembagaannya sendiri. Singkatnya, kerja sama internasional dapat berfungsi sebagai jembatan menuju pembangunan yang lebih mandiri, daripada memperkuat ketergantungan di masa depan.
