NEWSFEED.ID, Balikpapan – Fenomena geoeconomic fragmentation atau fragmentasi geoekonomi global kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas makroekonomi Indonesia. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa pergeseran pola perdagangan dan investasi dunia yang kian terbelah berdasarkan blok-blok geopolitik berpotensi memangkas produk domestik bruto (PDB) global hingga 7%. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada ekspor dan arus modal asing, dampak fragmentasi ini telah mulai terlihat jelas sepanjang tahun 2025.
Fragmentasi ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang memanas, seperti perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dan konflik Ukraina. Kebijakan proteksionis berupa lonjakan tarif impor serta pembatasan ekspor teknologi tinggi memaksa perusahaan global merestrukturisasi rantai pasok mereka melalui strategi reshoring dan friendshoring. Alhasil, negara-negara tidak lagi berdagang dan berinvestasi semata-mata atas dasar efisiensi ekonomi, melainkan berdasarkan kedekatan politik dan keamanan, sehingga mengganggu arus perdagangan bebas yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan Indonesia.
Dampak langsung fragmentasi ini tercermin pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan investasi. Pada kuartal I-2025, PDB Indonesia hanya tumbuh 4,87%, atau yang terendah sejak 2021, dan Fitch Ratings merevisi proyeksi pertumbuhan setahun penuh menjadi 4,9% di bawah target pemerintah. Sementara itu, data kuartal II-2025 menunjukkan anjloknya arus investasi asing langsung (FDI) sebesar 6,95% secara tahunan—penurunan paling tajam dalam lima tahun terakhir—karena investor global memilih menunda ekspansi di tengah ketidakpastian tarif dan geopolitik yang tinggi.
Guncangan juga merambat ke pasar keuangan. Nilai tukar rupiah sempat terperosok ke level Rp16.868 per dolar AS pada pertengahan 2025, menjadikannya yang terlemah sejak krisis moneter 1998. Pelemahan ini memicu imported inflation melalui lonjakan harga bahan baku dan energi impor, meskipun inflasi inti masih dapat dijaga di kisaran 2,3% berkat koordinasi erat antara Bank Indonesia dan pemerintah. Derasnya arus modal keluar dari pasar negara berkembang menjadi penyebab utama tekanan pada mata uang Garuda.
Untuk merespons situasi ini, pemerintah dan otoritas moneter menerapkan strategi ganda. Di bidang fiskal dan industri, hilirisasi sumber daya alam seperti nikel terus dipercepat guna meningkatkan nilai tambah ekspor dan menarik investasi jangka panjang; langkah ini tercatat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 32,1% hingga 2024.
Pemerintah juga menggencarkan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan Afrika dan Asia Selatan. Sementara itu, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter melalui intervensi di pasar valas dan penyesuaian suku bunga acuan yang kini berada di level 4,75%, serta memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna memastikan ketahanan sektor perbankan dan fiskal di tengah era fragmentasi yang penuh ketidakpastian.
