NEWSFEED.ID, Padang — Indonesia saat ini memiliki Program unggulan ambisius, Makan Bergizi Gratis. Program ini dirancang untuk satu tujuan mulia yaitu: menyelamatkan jutaan anak Indonesia dari cengkeraman stunting dan malnutrisi. Ini adalah janji masa depan yang lebih sehat. Namun, perkembangan terkini di Badan Gizi Nasional (BGN) telah membuktikan bahwa bahkan program kesejahteraan sosial yang paling bermaksud baik pun tidak kebal terhadap hantu lama birokrasi Indonesia yaitu korupsi dan tata kelola yang buruk.
Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini menggemparkan publik dengan menyebut mantan kepala BGN Dadan Hindayana dan pejabat tinggi lainnya sebagai tersangka dalam kasus penggelembungan harga besar-besaran. Inti dari skandal ini adalah pengadaan 21.801 sepeda motor listrik, yang dimaksudkan untuk memfasilitasi distribusi makanan di daerah-daerah terpencil. Selain motor listrik beberapa pengadaan barang juga tidak luput dari kerakusan manusia dalam lembaga ini.
Pengadaan motor ini diklaim sebagai penghematan, karena mendapatkannya dibawah harga pasar tutur mantan kepala BGN Dadan Hindayana pada awal April 2026 kepada media. Apa yang dulunya dipertahankan sebagai strategi hemat biaya untuk meningkatkan mobilitas pedesaan kini telah terurai menjadi penyelidikan korupsi yang mengejutkan senilai Rp 1 triliun, dengan satuan harga dilaporkan digembungkan hingga mencapai angka yang tidak masuk akal, yaitu Rp 42 juta.
Misi Mulia yang Dibajak oleh Tata Kelola yang Buruk
Skandal ini menyoroti kelemahan mendasar dalam pelaksanaan proyek-proyek negara berskala besar. Ketika pemerintah memperkenalkan sepeda listrik ke dalam program nutrisi, narasi awalnya sangat dipoles dan dibingkai sebagai perpaduan cerdas antara distribusi logistik yang seha dan energi hijau.
Kenyataan lapangan menceritakan kisah yang sangat berbeda. Sementara pusat-pusat nutrisi lokal berjuang untuk mendapatkan bahan-bahan segar dan rantai pasokan yang bersih. Hal yang juga berpengaruh kepada naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Ketika permasalahan itu berpengaruh kepada hajat hidup orang banyak, sangat disayangkan jika para pemimpin lembaga itu acuh. Kepemimpinan lembaga tersebut sibuk menyetujui kontrak-kontrak yang sangat mahal untuk sepeda listrik, laptop, dan televisi 75 inci.
Ironi Pahit Dibalik Tujuan Mulia
Sebuah program Badan Gizi Nasional yang dirancang untuk menghitung kalori dan nutrisi bagi anak-anak yang kelaparan akhirnya salah menghitung anggaran pengadaannya sendiri hingga ratusan miliar rupiah. Ironi ketika melakukan tindakan korupsi di Lembaga Negara yang memiliki tujuan mulia. Apalagi tindakan ini menyinggung masalah anggaran pengadaan barang yang
Korupsi di Badan Gizi Nasional merupakan tindakan praktik haram ini di tempat yang salah. Mobilitas di daerah pedesaan tidak dapat disangkal penting, tetapi mengalihkan perhatian punlik dari higienitas dapur dan kualitas makanan ke pengadaan teknologi tinggi yang besar dan tidak terkendali menciptakan lahan subur yang sempurna untuk korupsi. Hal ini mengabaikan kebutuhan logistik yang sebenarnya demi kontrak yang menguntungkan.
Rusaknya Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara
Ketika skandal korupsi menimpa perusahaan milik negara komersial, publik menjadi marah. Tetapi ketika skandal korupsi menimpa lembaga yang bertugas memberi makan anak-anak yang kelaparan, publik merasa dikhianati. Kerusakan di sini melampaui kerugian finansial, itu menghancurkan kepercayaan publik.
Setiap rupiah yang dinaikkan dari sepeda motor listrik adalah sebagian susu, telur, atau beras bersih yang diambil dari seorang anak yang sangat membutuhkannya. Bagi pengamat internasional dan wajib pajak lokal, kasus ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman: Dapatkah Indonesia benar-benar mengelola jaring pengaman sosial yang besar tanpa mengubahnya menjadi ladang uang bagi pejabat korup?
Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kepemimpinan BGN, menggantikan Dadan dengan Nanik S. Deyang dalam satu malam tentunya mengagetkan publik , adalah langkah pertama yang diperlukan. Namun, pergantian wajah saja tidak akan menyembuhkan penyakit sistemik. Kepemimpinan baru harus menerapkan reformasi konkret untuk menyelamatkan integritas program:
Transparansi dalam Pengadaan
Setiap kontrak, spesifikasi aset, dan harga satuan harus dipublikasikan secara daring. Era penyamaran mark up dengan dalih “kebutuhan sosial mendesak” harus diakhiri.
Desentralisasi Akuntabilitas: Alih-alih pembelian teknologi terpusat secara besar-besaran, anggaran harus difokuskan langsung pada Satuan Pelayanan (BUMN) lokal. Biarkan dana mengalir langsung ke petani, dapur umum lokal, dan pengiriman nutrisi segera. Pengawasan Jalannya Lembaga Lebih DiperketatLembaga pengawas antikorupsi independen dan auditor publik harus diintegrasikan ke dalam prosedur operasional standar program.
Badan Gizi Nasional memiliki kesempatan kedua untuk membersihkan namanya dan memenuhi janji awalnya. Anak-anak Indonesia tidak bisa menunggu birokrasi untuk memperbaiki diri. Fokus harus kembali ke tempat yang seharusnya: meja makan, bukan dealer mobil.
