NEWSFEED.ID, Surabaya — Pada Maret 2025, pemerintah mengumumkan keberhasilan memulangkan 554 WNI korban perdagangan orang dari Myawaddy, Myanmar. Berita itu ramai dibagikan, penuh kata “berhasil” dan “kehadiran negara.” Tapi satu hal yang jarang ditanyakan, kenapa mereka bisa sampai ke sana sejak awal? Kenapa negara baru bergerak setelah ratusan orang sudah disekap, dipukul, disetrum, bahkan diancam diambil organ tubuhnya. Kalau itu yang disebut “negara hadir,” maka kita perlu bicara lebih serius soal definisi kehadiran itu.
Para korban bukan orang-orang yang “bodoh” atau “tidak hati-hati.” Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa profil korban TPPO online scam saat ini didominasi Gen Z usia 18–35 tahun yang berpendidikan. Mereka pergi karena terdorong lapangan kerja yang sempit dan gaji yang tidak cukup di daerah asal lalu tertarik tawaran kerja bergaji besar di luar negeri yang ternyata jebakan. Ini bukan kenaifan individu. Ini adalah pola yang sudah dijelaskan oleh Everett Lee sejak 1966 dalam teorinya tentang migrasi dimana orang bergerak karena ada faktor yang mendorong dari dalam dan menarik dari luar. Selama ketimpangan ekonomi itu ada, selama lapangan kerja layak di dalam negeri tidak cukup, orang akan terus mencari jalan keluar dan sindikat TPPO selalu siap mengisi kekosongan itu.
Yang lebih menyedihkan, ini bukan kasus pertama dan hampir pasti bukan yang terakhir. Sejak 2020, lebih dari 6.800 WNI tercatat terlibat kasus TPPO di 10 negara. Wallerstein (1974) dalam world-systems theory-nya sudah lama menjelaskan bahwa negara seperti Indonesia yang berada di posisi semi-periphery dalam ekonomi global akan terus mengekspor tenaga kerja murah selama ketimpangan struktural global itu tidak berubah. Artinya, selama Indonesia belum mampu menciptakan pekerjaan yang layak di dalam negeri, warganya akan terus keluar. Dan sebagian dari mereka akan terus jatuh ke tangan sindikat yang lebih cepat bergerak daripada negara.
Indonesia sebenarnya sudah punya aturan yang cukup kuat. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara eksplisit mengamanatkan perlindungan sejak sebelum keberangkatan, bukan hanya setelah masalah terjadi. Kementerian P2MI juga punya mandat yang jelas untuk menjalankan diplomasi perlindungan di luar negeri. Tapi kenyataannya koordinasi lintas kementerian, negosiasi dengan Myanmar dan Thailand, dan evakuasi sembilan jam melalui jalur darat baru terjadi setelah ratusan orang sudah terjebak. ILO mendefinisikan labour diplomacy sebagai kerja sama internasional yang memastikan hak dan perlindungan pekerja migran secara menyeluruh bukan hanya menyelamatkan ketika sudah terlambat. Kita sudah punya undang-undangnya tetapi belum ada adalah sistem yang serius menjalankannya sebelum krisis terjadi.
Referensi
- Antara. (2025, Oktober 20). Korban TPPO Online Scam Didominasi Gen Z Berpendidikan Tinggi. Beritasatu. https://www.beritasatu.com/internasional/2933170/korban-tppo-online-scam-didominasi-gen-z-berpendidikan-tinggi
- International Labour Organization. (2021, Juni 21). ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology. International Labour Organization. https://www.ilo.org/publications/ilo-global-estimates-international-migrant-workers-%E2%80%93-results-and-1
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, Maret 18). Pemerintah pulangkan 554 WNI korban TPPO di Myanmar. Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tppo_di_myanmar
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47–57. https://doi.org/10.2307/2060063
- Wiryono, S., & Carina, J. (2025, Maret 18). 400 WNI Korban TPPO Dikeluarkan dari Myanmar dan Dipulangkan ke Indonesia. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2025/03/18/08225051/400-wni-korban-tppo-dikeluarkan-dari-myanmar-dan-dipulangkan-ke-indonesia
- Wallerstein, I. (1974). The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Academic Press.
