NEWSFEED.ID, Jakarta – Sejarah sering kali berulang, namun dalam konteks hubungan internasional dan ekonomi makro Indonesia, pengulangan tersebut terasa seperti dejavu yang pahit. Pada 3 Januari 2020, dunia terhentak oleh tewasnya Jenderal Qassem Soleimani akibat serangan pesawat nirawak Amerika Serikat di Baghdad. Kala itu, Indonesia bereaksi dengan pola standar: pernyataan keprihatinan, kesiagaan Bank Indonesia terhadap rupiah, dan peringatan ekonom mengenai harga minyak. Namun, setelah ketegangan mereda, Indonesia kembali ke rutinitas tanpa perubahan struktural yang berarti
Enam tahun kemudian, pada awal 2026, skenario yang jauh lebih destruktif terulang. Eskalasi militer besar-besaran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei telah memicu penutupan Selat Hormuz, melumpuhkan perdagangan global, dan memicu guncangan hebat pada pasar energi Di Jakarta, polanya tetap sama: rupiah melemah hingga menembus level Rp17.380 per dolar AS, dan para pengambil kebijakan kembali dalam mode pemadam kebakaran.
Pertanyaan mendesaknya bukan lagi kapan konflik Timur Tengah berakhir, melainkan mengapa Indonesia tetap terjebak dalam ketidaksiapan yang sama meski risikonya sudah terbaca selama bertahun-tahun.
Titik Lemah di Selat Hormuz
Ketergantungan global pada Selat Hormuz bukan rahasia lagi. Sekitar 25 persen perdagangan minyak dunia melintasi jalur ini setiap hari. Ketika jalur ini terganggu, dampaknya terhadap kantong pemerintah dan rakyat Indonesia bersifat instan. Data menunjukkan bahwa pada Maret 2026, Indonesian Crude Price (ICP) melonjak hingga 48,6 persen, menyentuh angka 102,26 dolar AS per barel dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan secara intraday, harga sempat menyentuh puncaknya di 116,89 dolar AS.
Bagi Indonesia, ini adalah alarm keras. Dengan konsumsi harian mencapai 1,7 juta barel sementara produksi domestik hanya sekitar 860 ribu barel, hampir separuh kebutuhan energi nasional harus dipenuhi melalui impor. Kesenjangan ini bukanlah fenomena baru, melainkan akumulasi dari pembiaran struktur energi yang rapuh selama berdekade-dekade.
Dampak dari gejolak ini tidak berhenti di sektor energi. Rupiah secara konsisten menjadi korban pertama dari setiap ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.
Mekanismenya sistematis: ketidakpastian mendorong investor global memindahkan dana ke aset aman (safe haven), memicu arus modal keluar yang dalam periode singkat di awal 2026 saja sudah mencapai 0,41 miliar dolar AS.
Pelemahan nilai tukar ini bukan sekadar angka di papan bursa. Seperti yang ditegaskan oleh Direktur Statistik Harga BPS, Saparno, pelemahan rupiah meningkatkan beban impor dan tekanan inflasi secara luas. Kelompok masyarakat paling rentanlah yang menanggung beban terberat ketika harga bahan pokok ikut tertekan akibat biaya logistik dan bahan baku industri yang membengkak karena transaksi menggunakan dolar AS.
Rupiah dan Beban yang Tak Terhindarkan
Dampak dari gejolak ini tidak berhenti di sektor energi. Rupiah secara konsisten menjadi korban pertama dari setiap ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Mekanismenya sistematis: ketidakpastian mendorong investor global memindahkan dana ke aset aman (safe haven), memicu arus modal keluar yang dalam periode singkat di awal 2026 saja sudah mencapai 0,41 miliar dolar AS.
Setiap kali Timur Tengah bergolak, rupiah adalah yang pertama Pelemahan nilai tukar ini bukan sekadar angka di papan bursa. Seperti yang ditegaskan oleh Direktur Statistik Harga BPS, Saparno, pelemahan rupiah meningkatkan beban impor dan tekanan inflasi secara luas. Kelompok masyarakat paling rentanlah yang menanggung beban terberat ketika harga bahan pokok ikut tertekan akibat biaya logistik dan bahan baku industri yang membengkak karena transaksi menggunakan dolar AS.
Antara Target dan Realitas
Indonesia sebenarnya memiliki peta jalan untuk keluar dari jeratan ini. Namun, ada jurang lebar antara regulasi dan implementasi. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Namun, hingga 2023, capaiannya baru menyentuh 13,1 persen. Ketergantungan pada energi fosil tetap dominan. Hingga 2024, sekitar 60 persen kebutuhan minyak dan BBM serta 75-80 persen kebutuhan LPG masih bergantung pada pasokan luar negeri. Ironisnya, di tengah ketergantungan impor ini, 70 persen sumur minyak domestik telah memasuki fase matang dengan produksi yang terus menurun. Meski ada kemajuan pada program biodiesel B40 dan RDMP Balikpapan, langkah-langkah parsial ini belum mampu menambal kerentanan struktural yang jauh lebih besar.
Belajar dari Tetangga
Indonesia perlu menoleh pada strategi negara lain seperti India dan Tiongkok. India merespons kerentanan ini dengan membangun cadangan minyak strategis (Strategic Petroleum Reserve) bawah tanah dan mendiversifikasi sumber impor secara agresif ke Rusia hingga Afrika. Tiongkok pun melakukan hal serupa melalui diplomasi energi untuk meminimalkan risiko ketergantungan pada satu wilayah.
Padahal, Indonesia memiliki modalitas yang lebih unggul: potensi energi terbarukan yang melimpah, mulai dari panas bumi (2,4 GW terpasang) hingga hidro (6,7 GW terpasang). Yang absen bukanlah potensi, melainkan kecepatan dan komitmen politik untuk mentransformasikannya menjadi ketahanan energi skala besar.
Jalan Keluar: Lebih dari Sekadar Intervensi Jangka Pendek
Kita tidak bisa lagi menghadapi krisis dengan pola respons sementara intervensi pasar valas oleh BI atau penahanan harga BBM yang membebani fiscal lalu kembali “tidur” setelah krisis mereda. Setidaknya ada tiga langkah konkret yang harus diambil:
- Realisasi Cadangan Minyak Strategis: Pembangunan cadangan nasional yang selama ini terabaikan harus segera dituntaskan agar Indonesia memiliki ruang manuver saat pasokan global terganggu.
- Akuntabilitas Target Energi: Mengubah angka bauran energi terbarukan dari sekadar target di atas kertas menjadi indikator kinerja kementerian yang terukur dan berkorelasi langsung dengan anggaran.
- Narasi Publik yang Jujur: Pemerintah perlu membangun kepercayaan publik dengan menjelaskan bahwa transisi energi bukanlah pilihan ideologis, melainkan kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk menjaga kedaulatan nasional.
Dari Soleimani hingga Khamenei, krisis energi dan tekanan rupiah adalah peringatan yang berulang. Indonesia tidak boleh lagi berpura-pura terkejut ketika krisis berikutnya datang mengetuk pintu.
