Viral di media sosial, program LPDP kembali menuai sorotan. Bukan sekadar soal akses pendidikan, melainkan tentang seberapa besar kontribusi nyata para alumninya bagi negara. Di tengah riuh tersebut, kita harus sepakat bahwa pendidikan adalah fondasi pembangunan. LPDP hadir sebagai instrumen yang membuka gerbang kompetisi global bagi anak bangsa. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah LPDP benar-benar menjadi jalan emas pendidikan, atau hanya harapan besar yang belum sepenuhnya terwujud?
Berdasarkan data resmi Kilas Kinerja LPDP 2025, dana abadi pendidikan yang dikelola negara telah menembus Rp180,8 triliun dan membiayai lebih dari 58 ribu penerima beasiswa. Sekitar 32.800 di antaranya telah lulus dan lebih dari 99 persen kembali ke Indonesia. Sektor pendidikan dan riset menjadi penampung terbesar, dengan sekitar 40 hingga 45 persen alumni berkarier sebagai akademisi, dosen, dan peneliti.
Capaian tersebut tampak menjanjikan. Namun, aspek krusial yang masih perlu dievaluasi adalah dampak riil sebaran talenta ini terhadap agenda pembangunan nasional. Data serapan kerja yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan sejauh mana kontribusi konkret alumni pada sektor prioritas seperti hilirisasi industri, kedaulatan pangan, dan ekonomi hijau. Akibatnya, sulit menilai sejauh mana investasi triliunan rupiah ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Dalam perspektif Human Capital Theory, pendidikan merupakan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Karena itu, keberhasilan LPDP tidak cukup diukur dari jumlah penerima dan lulusan, melainkan dari kapasitas pengetahuan, riset, dan inovasi alumninya dalam menjawab persoalan riil masyarakat.
Persoalannya, realitas di lapangan sering kali tidak sesederhana yang dibayangkan. Tantangan terbesar LPDP saat ini bukan lagi pada proses seleksi, melainkan pada optimalisasi kontribusi pascastudi. Tingginya angka kepulangan alumni belum menjamin bahwa talenta yang dibangun telah terserap secara optimal di sektor-sektor strategis. Tanpa sistem serapan yang tepat, negara ibarat menanam benih unggul di lahan yang belum siap olah; bibitnya berkualitas, namun gagal berbuah bagi masyarakat luas.
Pada titik ini, seluruh persoalan tersebut bermuara pada satu pertanyaan ekonomi yang besar: apakah investasi LPDP telah menghasilkan return on investment (ROI) yang sepadan bagi negara? Ketika dana triliunan rupiah uang rakyat dialokasikan, publik berhak mempertanyakan apakah investasi tersebut telah menghasilkan peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing yang nyata, bukan sekadar statistik kelulusan dan kepatuhan administratif.
Untuk menjawab kesenjangan tersebut, LPDP perlu bertransformasi dari skema pembiayaan terbuka menjadi beasiswa berbasis misi strategis (mission-oriented fellowship). Pemerintah tidak cukup hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai manajer investasi yang memastikan talenta yang dibangun menghasilkan dampak terukur bagi kemajuan bangsa. Karena itu, penyelarasan bidang studi perlu diprioritaskan pada sektor-sektor strategis, seperti hilirisasi industri, kedaulatan pangan, dan ekonomi hijau. Selain itu, skema pengabdian pascastudi perlu diperkuat melalui sistem penempatan talenta yang menghubungkan kompetensi alumni dengan kebutuhan riil pembangunan nasional.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan LPDP tidak dapat berhenti pada jumlah penerima beasiswa atau banyaknya lulusan dari universitas terbaik dunia. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana investasi tersebut mampu menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi bangsa. Pendidikan memang membuka jalan menuju mobilitas individu, tetapi ketika dibiayai oleh negara, ia juga membawa tanggung jawab publik. Karena itu, fokus utamanya bukan lagi berapa banyak mahasiswa yang berhasil dikirim ke luar negeri, melainkan berapa banyak pengetahuan, inovasi, dan solusi yang berhasil dibawa pulang untuk Indonesia. Di situlah LPDP akan diuji: apakah benar menjadi jalan emas pendidikan bagi kemajuan bangsa, atau sekadar menyisakan ilusi harapan.
PENULIS :
Nabilla Putri Phyalsa, Regina Cahya Maharani, Diva Ramadhani Hariyanto, Dr. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si., dan Retno Febriyastuti Widyawati, S.E., M.Sc.
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang
