Motor hilang itu memang menyakitkan. Tapi motor hilang di depan rumah sendiri, dan yang sadar justru tetangga duluan, itu masuk kategori absurd level sidoarjo.
Namanya Zalfa, temanku, mahasiswi yang jadi korban peristiwa itu. Mahasiswi biasa yang nasibnya tiba-tiba jadi luar biasa karena motornya mendadak raib. Bukan dicuri di jalanan gelap, bukan di pinggir jalan, bukan juga di parkiran umum tanpa penjagaan. Melainkan, hilang di dekat rumahnya sendiri, waktu ayahnya hanya masuk sebentar untuk siap-siap ibadah ke masjid sore itu di tahun 2022.
Belum sampai hitungan jam ditinggal, motornya sudah tidak ada. Hilang. Lenyap. Tanpa jejak.
Tidak parkir jauh-jauh. Tidak dibiarkan nyantol kuncinya. Hanya ditinggal beberapa saat, karena ayahnya sedang bersiap-siap hendak pergi ke masjid untuk shalat. Sore hari, masih terang. Suasana kampung yang biasanya hidup.
Namun tak sampai satu jam kemudian, motor itu sudah tidak ada.
Yang Sadar Bukan Pemiliknya, Tapi Tetangga
Dan seperti kisah yang rasanya hanya terjadi di FTV, yang sadar pertama bukan pemiliknya. Bukan Zalfa, bukan ayahnya—tapi justru tetangga. “Eh, lho, biasanya ada motor tuh. Kok kosong?” Kalimat sederhana yang mengawali kepanikan keluarga.
Setelah dicari dan dicek ke sekitaran rumah, hasilnya nihil. Tidak ada CCTV. Tidak ada saksi mata. Tidak ada jejak ban, pelat, atau petunjuk-petunjuk misterius seperti di film detektif. Hilang begitu saja, seperti debu ditiup angin sore.
Akhirnya, mereka lapor polisi. Sebuah prosedur standar, tapi penuh harap. Polisi datang, mencatat, mendengarkan. Tapi ya… tanpa data pendukung, kasus seperti ini cenderung menggantung.
Penyelidikan macet. Pelaku tidak terdeteksi. Barang bukti nihil. Dan pada akhirnya, keluarlah kalimat klasik penuh keikhlasan
“Ya sudah, ikhlasin aja. Mungkin memang cobaan.” Cobaan, katanya.
Saat Rasa Aman Dianggap Bonus, Bukan Kebutuhan
Cerita ini mungkin terlihat sederhana, motor hilang, lapor polisi, lalu pasrah. Tapi bagi saya, ini potret ketimpangan tata kelola publik yang sering tidak disadari.
Dalam ilmu administrasi publik, keamanan adalah bagian dari pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara, bukan sesuatu yang harus diperjuangkan sendiri.
Warga seperti Zalfa dan keluarganya tidak sedang menuntut sesuatu yang aneh-aneh. Mereka hanya ingin bisa memarkir motor di depan rumah tanpa rasa waswas. Tapi ketika hak dasar ini gagal dijamin, kita harus bertanya:
“Sistem mana yang belum bekerja?”
Keamanan Warga dan Sistem cuman Mandek di Kertas?
Mari bicara dari sisi kebijakan. Dana keamanan digelontorkan tiap tahun. Tapi realisasinya? Papan proyek banyak, pos kamling sepi. Musrenbang jalan, maling juga jalan. Ini bukan soal salah satu pihak. Tapi tentang tata kelola kolaboratif yang belum berjalan merata . Padahal, administrasi publik menekankan pentingnya pelayanan yang partisipatif, responsif, dan berbasis kebutuhan nyata warga.
Masalahnya, kolaborasi yang dimaksud sering kali berhenti di ruang rapat dan kertas notulen. Warga diundang sosialisasi, tapi suara mereka jarang sampai ke pengambilan keputusan. Bahkan kadang, yang dibutuhkan warga seperti penerangan jalan atau patroli malam, malah tidi prioritas anggaran. Di atas kertas, sistemnya ada. Tapi di lapangan, yang terasa cuma absen kehadiran.
Curanmor di Sidoarjo: Tahun Berganti, Kasus Masih Tinggi
Masalah pencurian motor bukan cuma cerita temanku. Data juga mencerminkan hal serupa. Dilansir Senin, 26 Februari 2025, oleh tvOne, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap 13 kasus curanmor dan menangkap 19 tersangka selama Januari–Februari, serta menyita 15 unit motor sebagai barang bukti
Sementara itu, laporan Jawa Pos tertanggal Selasa, 10 Juni 2025 mencatat lonjakan signifikan: antara Maret sampai Mei, sebanyak 529 kasus curanmor terjadi di wilayah Surabaya Raya (Surabaya–Sidoarjo–Gresik), atau rata‑rata 5 motor hilang per hari.
Lokasi paling rawan? Masih sama: halaman rumah, kos-kosan, dan parkiran minim pengawasan. Bahkan di Kecamatan Waru dan Taman, pelaku curanmor bisa beraksi meski motor sudah dikunci stang. CCTV pun belum tentu tersedia.
Polisi memang sudah memetakan titik rawan dan menggiatkan patroli malam–siang, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa pencuri tetap lebih lincah.
Di Sisi Lain: Upaya Penanggulangan Curanmor
Di Sidoarjo, kepolisian sebenarnya tidak tinggal diam. Tim khusus Satreskrim dibentuk untuk memburu pelaku curanmor, dan awal 2025 saja, belasan motor berhasil diamankan dari tangan 19 tersangka. CCTV juga mulai jadi senjata penting—rekaman di Waru pernah menangkap aksi pencurian motor dalam waktu lima detik saja.
Selain itu, Polresta Sidoarjo membuka layanan pengaduan cepat lewat hotline dan media sosial. Warga bisa lapor langsung tanpa harus datang ke kantor polisi. Langkah-langkah ini sejalan dengan program PRESISI Kapolri, yang mendorong pelayanan publik kepolisian yang lebih responsif dan berbasis teknologi.
Tapi tentu saja, sistem ini belum merata. Di lingkungan seperti tempat tinggal Zalfa, akses terhadap keamanan digital atau patroli rutin masih minim. Tantangannya tetap sama: bagaimana kebijakan pusat bisa terasa sampai ke ujung gang.
Kalau Sistem Belum Bisa Jaga, Minimal Jangan Suruh Ikhlas
Zalfa dan keluarganya adalah contoh warga yang akhirnya memilih diam, bukan karena mereka tidak peduli—tapi karena merasa tidak didengar. Dan kalau warga tidak merasa didengar, maka kepercayaan terhadap pelayanan publik akan makin runtuh.
Saya tidak menuntut polisi jadi dukun.
Saya tidak berharap kelurahan bisa mengganti motor yang hilang.
Tapi saya percaya, negara yang hadir adalah negara yang bisa mencegah, bukan hanya mencatat. Karena ketika warga minta rasa aman, lalu yang datang malah maling, maka kita patut bertanya:
“Tata kelola seperti apa yang sedang kita jalankan?”
Penulis: Shalwa Ramadhia Prasita
