Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menandai salah satu proyek pembangunan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Pemerintah menetapkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan kawasan inti pemerintahan terpusat di Kecamatan Sepaku. Keputusan ini dilandasi berbagai pertimbangan, mulai dari beban ekologis Jakarta yang kian berat, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga visi pemerataan ekonomi nasional.
Gagasan pemindahan ibu kota sejatinya telah muncul sejak era Presiden Soekarno. Namun, baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo rencana tersebut direalisasikan secara konkret melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Nusantara dirancang sebagai kota masa depan: hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Meski demikian, pembangunan berskala besar ini juga membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Salah satu wilayah yang terdampak langsung adalah Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Di kawasan inilah berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan perumahan aparatur sipil negara (ASN), mulai direncanakan dan dilaksanakan. Perubahan cepat di wilayah tersebut mendorong perlunya pengamatan langsung untuk memastikan pembangunan berjalan seimbang dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.
Selama dua hari berada di kawasan pusat inti IKN Nusantara, Jeriko Silalahi melakukan sosialisasi sekaligus peninjauan lapangan di Desa Pemaluan. Kegiatan ini difokuskan pada interaksi dengan masyarakat, pengamatan jalur operasional proyek, serta identifikasi potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat pembangunan.
“Pembangunan IKN bukan hanya soal gedung dan infrastruktur, tetapi juga tentang manusia yang hidup di sekitarnya,” ujar Jeriko saat berdialog dengan warga. Menurut dia, perubahan fungsi lahan dan masuknya aktivitas konstruksi berskala besar akan berdampak langsung pada pola hidup masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Dalam peninjauan tersebut, Jeriko menyusuri jalur-jalur yang akan menjadi akses utama alat berat. Jalur ini nantinya akan dilalui kendaraan proyek setiap hari, sehingga berpotensi memengaruhi mobilitas warga, tingkat kebisingan, hingga kualitas lingkungan. Selain itu, ia juga mengamati kondisi struktur tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan berbagai fasilitas pendukung IKN.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap dampak pembangunan. Aktivitas ekonomi tradisional, seperti pertanian dan perkebunan skala kecil, berpotensi terganggu akibat perubahan tata guna lahan. Di sisi lain, peluang ekonomi baru juga terbuka, mulai dari sektor jasa, perdagangan, hingga tenaga kerja konstruksi.
“Selalu ada sisi positif dan negatif dalam pembangunan sebesar ini. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat setempat bisa menempatkan diri, beradaptasi, dan tidak tersingkir oleh perubahan,” kata Jeriko.
Beberapa waktu sebelumnya, Jeriko bersama ketua RT dan sejumlah warga setempat telah melakukan pengecekan lokasi pembangunan perumahan ASN. Kegiatan ini mencakup peninjauan langsung ke lahan yang akan digunakan serta pemasangan tanda batas sebagai penanda awal pembangunan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada warga mengenai area yang akan terdampak dan mengurangi potensi kesalahpahaman di kemudian hari.
Pembangunan perumahan ASN diproyeksikan menjadi salah satu proyek utama di kawasan Pemaluan. Kehadiran ribuan ASN di masa mendatang diperkirakan akan mengubah wajah sosial dan ekonomi desa. Karena itu, transparansi dan keterlibatan masyarakat sejak tahap awal dinilai menjadi kunci penting.
Selain peninjauan konvensional, Jeriko juga terlibat dalam kegiatan pengukuran lahan bersama sejumlah pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat setempat. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi, yang memungkinkan pengambilan data secara lebih cepat dan akurat.
Penggunaan teknologi dalam pengukuran lahan dinilai mampu meminimalkan kesalahan data serta mempercepat proses administrasi. Data yang dihasilkan juga dapat langsung terdokumentasi secara digital, sehingga memudahkan koordinasi antarinstansi dan mengurangi potensi sengketa lahan.
“Dengan teknologi, hasil pengukuran menjadi lebih real dan transparan. Ini penting agar masyarakat merasa yakin bahwa proses pembangunan dilakukan secara adil dan terbuka,” ujar Jeriko.
Tokoh masyarakat Pemaluan yang terlibat dalam kegiatan tersebut menyambut baik pendekatan dialogis dan partisipatif. Mereka menilai kehadiran berbagai pihak di lapangan memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran secara langsung.
Pembangunan IKN Nusantara memang membawa harapan besar bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Infrastruktur modern, lapangan kerja baru, serta peningkatan akses layanan publik menjadi janji yang menyertai proyek ini. Namun, tanpa pengelolaan sosial dan lingkungan yang baik, pembangunan juga berisiko memunculkan ketimpangan baru.
Jeriko menilai, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari megahnya bangunan atau kecanggihan teknologi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal dapat merasakan manfaatnya. Ia menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Masyarakat lokal harus menjadi subjek, bukan hanya objek pembangunan. Mereka perlu dilibatkan, didengar, dan diberdayakan,” katanya.
Melalui peninjauan dan sosialisasi yang dilakukan, Jeriko berharap hasil pengamatan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemangku kebijakan. Tujuannya agar pembangunan IKN Nusantara benar-benar mencerminkan semangat keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Di tengah masifnya pembangunan fisik, suara masyarakat Pemaluan menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, melainkan juga membangun harmoni antara negara dan warganya. Dalam konteks itulah, upaya peninjauan sosial dan lingkungan di kawasan IKN menjadi langkah penting untuk memastikan masa depan Nusantara tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
