NEWSFEED.ID, Surabaya — Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, tetapi juga dari seberapa besar ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Sayangnya, dalam beberapa waktu terakhir, arah demokrasi Indonesia justru menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan: partisipasi publik semakin dipersempit, sementara keputusan strategis kerap diambil secara elitis dan tertutup.
Fenomena ini terlihat dari maraknya kebijakan publik yang lahir tanpa proses dialog yang memadai dengan masyarakat. Pembahasan regulasi penting sering dilakukan secara cepat, minim transparansi, dan kurang melibatkan kelompok terdampak. Akibatnya, publik hanya ditempatkan sebagai penonton, bukan subjek utama demokrasi.
Padahal, partisipasi publik merupakan roh dari negara demokratis. Tanpa keterlibatan warga, demokrasi berubah menjadi sekadar prosedur formal yang kehilangan makna substantif. Ketika aspirasi rakyat tidak lagi menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan, maka yang muncul adalah krisis kepercayaan terhadap institusi negara.
Kondisi ini diperparah dengan melemahnya fungsi kontrol sosial. Ruang kritik sering kali disalahartikan sebagai ancaman stabilitas, bukan sebagai masukan konstruktif. Narasi seperti ini berbahaya, karena dalam sistem demokrasi, kritik justru menjadi mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas.
Mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam situasi ini. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar kerap lahir dari keberanian kelompok intelektual dan rakyat untuk bersuara. Oleh karena itu, apatisme bukanlah pilihan. Ketika ruang demokrasi menyempit, partisipasi aktif justru harus diperluas.
Demokrasi Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan membiarkannya bergerak menuju sentralisasi kekuasaan yang minim kontrol, ataukah kita memilih untuk merawatnya melalui partisipasi, kritik, dan kesadaran kolektif? Jawabannya sangat bergantung pada keberanian publik untuk tetap terlibat.
Pada akhirnya, demokrasi bukan hadiah dari penguasa, melainkan hasil perjuangan warga negara. Jika partisipasi publik terus disingkirkan, maka yang terancam bukan hanya demokrasi, tetapi juga masa depan keadilan dan kedaulatan rakyat itu sendiri.
Penulis: Rasya Dzia’ullah, Mahasiswa Universitas Airlangga
